Perkembangan Ekonomi Indoneisa di Masa Demokrasi Terpimpin
Perkembangan Ekonomi Indoneisa di Masa Demokrasi Terpimpin.
Pada masa Demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer dimana Presiden Soekarno terjun langsung mengatur perekonomian dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas),
b. Devaluasi Mata Uang Rupiah, dan
c. Deklarasi Ekonomi.
 |
| Perkembangan Ekonomi Indoneisa di Masa Demokrasi Terpimpin |
1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas).
Dewan Perancang Nasional / DAPERNAS di bentuk berdasarkan UU No. 80 Tahun 1958 dan peraturan pemerintah No. 2 th 1958 dengan tugas untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini di ketuai oleh Mohammad Yamin dengan 50 orang anggotanya dan dilantik secara resmi oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1959.
Pada tanggal 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana untuk tahun 1961 - 1963. Rancangan Undang- Undang tersebut di setujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam Tap MPRS No.2 tahun 1960.
Pada tahun 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang di ketuai secara langsung oleh Presiden Soekarno dengan tugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.
2. Devaluasi Mata Uang Rupiah.
Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi ( menurunkan nilai mata uang ) Rp, 1000 dan Rp, 500 menjadi Rp, 100 dan Rp, 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan bank-bank yang melebihi jumlah Rp, 25.000. Tujuan kebijakan Devaluasi dan pembekuan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar dami kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara.
3. Deklarasi Ekonomi.
Pada tanggal 28 maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi ( DEKON ) di Jakarta yang merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin.
Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi BERDIKARI ( berdiri di atas kaki sendiri ).
Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.
Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang mengembirakan. kondisi ekonomi semakin memburuk sebab anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai.
Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis yang mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk. Harga barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemeritnah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp. 1000.00 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uang baru). Pergantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun kejalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat ( Tritura).
Demikian penjelasan tentang Perkembangan Ekonomi Indoneisa di Masa Demokrasi Terpimpin tersebut di atas, semoga ada manfaatnya dan terimakasih atas segala perhatian.
Sumber : Kemendikbud-RI_Jakarta,2018
Penulis : Iwan Setiawan, dkk
Penelaah: Baha Uddin, dkk
Pereview : Mulyana